Sosialisasi pemetaan partisipatif bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kegiatan pemetaan partisipatif wilayah adat melalui persentase materi dan diskusi sebelum masyarakat dapat memutuskan apakah akan melakukan pemetaan atau tidak. Sosialisasi pemetaan partisipatif ini di inisiasi oleh Perkumpulan Panah Papua kepada masyarakat adat marga Ogoney, di Distrik Merdey Kabupaten Teluk Bintuni, 03/11/2018. Peserta dihadiri 42 orang dari tua-tua adat, tokoh …

Manokwari, Puskesmas Sanggeng dan didampingi LSM Perkumpulan Terbatas Peduli Sehat (pt.PS) menggelar tes HIV ke tempat hiburan, Selasa 16 September 2018. Salah satu yang dituju adalah Karaoke Las Vegas. “Ada tujuh orang yang kami tes di sana, dan Puji Syukur hasil tes mereka baik” kata welmina petugas pendamping dari LSM pt.PS. Dia mengungkapkan, pihaknya bekerjasama dengan layanan Puskesmas tahun ini kembali menggelar tes …

Pegunungan Arfak, salah satu aktivitas selama live in di Kampung Bamaha, Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, dari Alfa dan Naomi yang merupakan peserta School Of Eco Diplomacy mereka belajar menanam wortel di kebun mama Serina Saiba dengan cara tradisional, (Kamis/18/10/2018). School Of Eco Diplomacy ini merupakan program peningkatan untuk advokasi hutan dan lingkungan, serta mempersiapkan kader-kader muda yang memiliki nilai-nilai …

Jika menelisik sejarah pengelolaan hutan di indonesia, cikal bakal kesatuan pengelolaan hutan bukanlah hal yang baru bagi bangsa ini. walaupun pada awalnya dikenal sebagai kesatuan pemangkuan hutan melalui UU pokok-pokok kehutanan No.5 Tahun 1967. Tapi secara umum prinsip dan tujuan dari kedua istilah itu pada dasarnya mirip. Yakni mengelola kawasan hutan dengan mengedepankan efesiensi pemanfaatan hasil hutan dan pelestarian kawasan. Walaupun demikan, Pekerjaan Rumah yang perlu segera dilakukan oleh Kementrian Kehutanan dan institusi kehutanan di daerah bukan saja menyiapkan KPH, seperti KPHL biak, secara matang, tetapi juga penyelesaian masalah kepastian kawasan hutan baik dari aspek legal, tetapi juga membangun sistem pengelolaan yang dapat dipaduserasikan dengan kondisi sosial-kultural masyarakat adat/lokal setempat. Oleh karena itu, prinsip kemitraan, partisipatif dan FPIC merupakan prasyarat yang harus terintegrasi didalam proses perencanaan hingga pelaksanaan programnya. Untuk m..