Home Kebijakan Moratorium Sawit Dalam Inpres No 8 Tahun 2018

Moratorium Sawit Dalam Inpres No 8 Tahun 2018

0
172

Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 8 Tahun 2018 yang diterbitkan presiden Joko Widodo pada bulan September lalu, merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Dalam Inpres tersebut mengatur tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, konsesi perkebunan baru bakal dibekukan selama tiga (3) tahun ke depan. Inpres tersebut mengamanatkan peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah kaca, serta untuk peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan.

Beberapa faktor yang mendorong diterbitkannya Inpres tersebut yaitu terkait dengan persoalan- persoalan di perkebunan kelapa sawit seperti masalah perizinan, perambahan kawasan hutan yang belum disertai pelepasan kawasan hutan, ketidakjelasan Hak Guna Usaha (HGU) antara perkebunan sawit dan masyarakat serta konflik agraria di perkebunan kelapa sawit terus meningkat sepanjang tahun. Namun, terbitnya Inpres ini juga masih menjadi pertanyaan apakah pemerintah serius dalam melihat persoalan di perkebunan sawit. Hadirnya Inpres ini juga belum jaminan secara pasti tentang penataan kembali persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit.

Jika mengacu pada persoalan yang ada maka seharusnya keluaran yang dihasilkan dalam Inpres telah mengakomodir persoalan – persoalan yang ada. Apabila dilihat kembali maka sebenarnya rujukan-rujukan dalam Inpres belum mengatur secara pasti tentang mengakomodir persoalan penting lainnya. Misalnya terkait dengan pelepasan kawasan hutan, Inpres ini hanya mengatur konsesi perkebunan sawit yang berada didalam kawasan hutan sedangkan untuk mencegah alokasi konsesi baru didalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). Artinya bahwa Inpres ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan terhadap wilayah konsesi yang didalam kawasan dengan APL, dimana kekuasaan terhadap APL di kendalikan pemerintah daerah. Selain itu, tidak adanya upaya pencegahan tehadap pembukaan konsesi didalam kawasan dan lahan gambut di dalam konsesi kelapa sawit yang dilakukan perusahaan. Artinya bahwa pembukaan lahan konsesi perkebunan sawit pada kawasan hutan dan gambut akan terus berlangsung.

Tujuan diterbitkannya Inpres ini secara umum dipandang perlu menata kembali perizinan perkebunan kelapa sawit, mengingat banyaknya persoalan yang terjadi selama. Namun dalam seharusnya tidak hanya moratorium dalam bentuk Instruksi Presiden, karena kekuatan tidak mengikat secara hukum pada lembaga pemerintah atau pejabat setempat. Selain itu, instruksi tersebut tidak mengandung sanksi bagi pihak yang tidak patuh. Artinya bahwa Inpres masih sangat luas dan belum menyentuh dengan persoalan yang ada. Kebijakan lainnya yang menguatkan Inpres tersebut mestinya dikeluarkan oleh pemerintah guna penataan perizinan kelapa yang lebih baik lagi.

(Inpres Nomor 8 Tahun 2018: Inpres-Moratorium-Sawit-2018-)

The post Moratorium Sawit Dalam Inpres No 8 Tahun 2018 appeared first on Papuamnukwar.

Load More Related Articles
Load More By Papuamnukwar
Load More In Kebijakan

Check Also

Tujuh Alasan RTRW Papua Barat Harus di Revisi

Tidak terasa Dokumen RTRW Papua Barat periode 2013-2033 sudah memasuki tahun ke-lima, arti…