Home Komunitas Partisipatif dalam Pengelolaan KPHL Biak

Partisipatif dalam Pengelolaan KPHL Biak

0
126

Jika menelisik sejarah pengelolaan hutan di indonesia, cikal bakal kesatuan pengelolaan hutan bukanlah hal yang baru bagi bangsa ini.

walaupun pada awalnya dikenal sebagai kesatuan pemangkuan hutan melalui UU pokok-pokok kehutanan No.5 Tahun 1967. Tapi secara umum prinsip dan tujuan dari kedua istilah itu pada dasarnya mirip. Yakni mengelola kawasan hutan dengan mengedepankan efesiensi pemanfaatan hasil hutan dan pelestarian kawasan. Walaupun demikan, Pekerjaan Rumah yang perlu segera dilakukan oleh Kementrian Kehutanan dan institusi kehutanan di daerah bukan saja menyiapkan KPH, seperti KPHL biak, secara matang, tetapi juga penyelesaian masalah kepastian kawasan hutan baik dari aspek legal, tetapi juga membangun sistem pengelolaan yang dapat dipaduserasikan dengan kondisi sosial-kultural masyarakat adat/lokal setempat. Oleh karena itu, prinsip kemitraan, partisipatif dan FPIC merupakan prasyarat yang harus terintegrasi didalam proses perencanaan hingga pelaksanaan programnya. Untuk mencapai hal tersebut, maka peran serta masyarakat dan pihak lain dalam pengelolaan KPHL Biak mutlak dibutuhkan. menyadari hal tesebut, Kepala KPHL Biak, Aristotels Ap, SH, Shut. menjelaskan bahwa KPH sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin bermitra dalam usaha mewujudkan pengelolaan dan perlindungan yang lebih baik di kawasan KPHL-Biak, termasuk masyarakat sendiri. oleh karenanya, pelibatan mereka menjadi sangat penting guna mewujudnyatakan KPHL yang benar-benar berjalan sesuai dengan visi dan misinya.

Menjawab tantangan ini, Mnukwar bersama KPHL Biak atas dukungan Institut Samdhana, baru saja meluncurkan program, dimana pelibatan masyarakat menjadi satu indikator utama dalam monitoring dan evaluasi.

The post Partisipatif dalam Pengelolaan KPHL Biak appeared first on Papuamnukwar.

Load More Related Articles
Load More By Papuamnukwar
Load More In Komunitas

Check Also

Moratorium Sawit Dalam Inpres No 8 Tahun 2018

Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 8 Tahun 2018 yang diterbitkan presiden Joko Widodo pada …